Gelombang Kedaulatan: Menjaga Jangkar Maritim Indonesia
Indonesia, dengan dua pertiga wilayahnya berupa laut, secara inheren adalah negara maritim. Visi "Poros Maritim Dunia" yang digaungkan menegaskan kembali identitas ini, berambisi menjadikan laut sebagai tulang punggung konektivitas, kemakmuran, dan kedaulatan. Namun, mewujudkan visi ambisius ini tidak lepas dari gelombang tantangan yang menguji keteguhan jangkar kedaulatan kita di lautan.
Potensi Maritim yang Melimpah
Posisi geostrategis Indonesia di persimpangan dua samudra dan dua benua menjadikan perairan kita jalur perdagangan global yang vital (ALKI). Kekayaan hayati laut yang melimpah, mulai dari perikanan hingga potensi energi dan mineral, adalah aset tak ternilai. Ini adalah fondasi kuat bagi pengembangan ekonomi biru, pariwisata bahari, dan konektivitas "tol laut" yang dapat menopang pemerataan pembangunan.
Tantangan Kedaulatan yang Mendesak
Namun, potensi besar ini dihadapkan pada sejumlah tantangan krusial:
- Illegal, Unreported, and Unregulated (IUU) Fishing: Pencurian ikan oleh kapal asing merugikan negara triliunan rupiah setiap tahun dan merusak ekosistem laut. Ini adalah ancaman langsung terhadap kedaulatan ekonomi dan sumber daya kita.
- Klaim Tumpang Tindih: Khususnya di Laut Natuna Utara yang berbatasan dengan klaim "sembilan garis putus-putus" Tiongkok, menciptakan ketegangan dan memerlukan penegasan kedaulatan yang kuat berdasarkan UNCLOS 1982.
- Kejahatan Transnasional: Perompakan, penyelundupan narkoba, perdagangan manusia, dan kejahatan lingkungan lintas batas seringkali memanfaatkan celah pengawasan di perairan luas Indonesia.
- Kapasitas Pengawasan dan Penegakan Hukum: Luasnya wilayah laut Indonesia memerlukan armada patroli, teknologi pengawasan, dan personel yang memadai untuk memastikan kehadiran negara dan penegakan hukum yang efektif.
Memperkuat Jangkar Kedaulatan
Untuk menjaga jangkar maritim Indonesia agar tetap kokoh, diperlukan strategi komprehensif:
- Penguatan Keamanan Laut: Modernisasi alutsista TNI AL, peningkatan kapasitas Bakamla sebagai coast guard, dan sinergi antarlembaga penegak hukum di laut.
- Diplomasi Maritim Aktif: Mengedepankan dialog dan kerja sama internasional untuk menyelesaikan sengketa perbatasan dan memerangi kejahatan transnasional, sembari tetap tegas mempertahankan hak berdaulat.
- Pemberdayaan Ekonomi Pesisir: Memastikan masyarakat pesisir dan nelayan lokal merasakan manfaat langsung dari kekayaan laut, sekaligus menjadi mata dan telinga negara dalam menjaga perairan.
- Pengembangan Infrastruktur: Membangun dan merawat pelabuhan, navigasi, dan fasilitas pendukung maritim untuk mendukung mobilitas dan pengawasan.
Kesimpulan
Politik maritim Indonesia bukan sekadar visi, melainkan fondasi masa depan bangsa. Menjaga kedaulatan laut adalah harga mati demi keberlanjutan sumber daya, keamanan nasional, dan martabat bangsa. Dengan komitmen kuat, sinergi lintas sektor, dan ketegasan dalam penegakan hukum, Indonesia dapat mengarungi gelombang tantangan dan menancapkan jangkarnya sebagai Poros Maritim Dunia yang berdaulat dan sejahtera.
