Politik Ekonomi dalam Perspektif Keadilan Sosial

Keadilan Sosial: Kompas Moral Politik Ekonomi

Politik ekonomi adalah arena di mana kekuasaan (politik) dan sumber daya (ekonomi) saling berinteraksi, membentuk struktur masyarakat dan menentukan distribusi kesejahteraan. Dalam perspektif keadilan sosial, politik ekonomi bukan sekadar tentang angka pertumbuhan atau efisiensi pasar, melainkan tentang bagaimana sistem ini melayani semua lapisan masyarakat, memastikan setiap individu memiliki kesempatan dan akses yang layak untuk hidup bermartabat.

Sistem ekonomi tidak pernah netral. Ia adalah produk dari pilihan politik—kebijakan pajak, regulasi pasar, investasi publik, dan jaring pengaman sosial—yang secara fundamental memengaruhi siapa yang diuntungkan dan siapa yang tertinggal. Tanpa kompas keadilan sosial, pasar cenderung memperlebar jurang kesenjangan, mengkonsentrasikan kekayaan dan kekuasaan pada segelintir elite, serta mengabaikan kebutuhan dasar kelompok rentan.

Keadilan sosial dalam politik ekonomi menuntut lebih dari sekadar pertumbuhan ekonomi. Ia menuntut:

1. Pemerataan Akses: Memastikan setiap warga negara memiliki akses yang sama terhadap pendidikan berkualitas, layanan kesehatan terjangkau, pangan bergizi, dan perumahan layak. Ini bukan kemewahan, melainkan hak dasar.
2. Kesempatan yang Adil: Menghapus hambatan struktural yang menghalangi mobilitas sosial, memberikan peluang yang setara bagi semua individu untuk mengembangkan potensi diri tanpa memandang latar belakang.
3. Perlindungan Sosial Komprehensif: Menciptakan jaring pengaman yang kuat untuk melindungi mereka yang rentan dari guncangan ekonomi, memastikan tidak ada yang terjerumus ke dalam kemiskinan ekstrem.
4. Partisipasi Inklusif: Mendorong partisipasi aktif seluruh elemen masyarakat dalam pengambilan keputusan ekonomi dan politik, sehingga kebijakan yang dibuat benar-benar mencerminkan kebutuhan dan aspirasi kolektif.

Mewujudkan politik ekonomi yang berlandaskan keadilan sosial membutuhkan komitmen kolektif dan kebijakan progresif—mulai dari sistem pajak yang adil, upah minimum yang layak, regulasi anti-monopoli, hingga investasi besar pada modal manusia dan infrastruktur sosial. Ini bukan tentang menghambat kemajuan, melainkan memastikan kemajuan itu dinikmati secara luas dan berkelanjutan.

Pada akhirnya, keadilan sosial harus menjadi jantung dan kompas moral dari setiap desain politik ekonomi. Hanya dengan demikian kita dapat membangun masyarakat yang tidak hanya makmur, tetapi juga setara, inklusif, dan bermartabat bagi semua warganya.