Iklim di Pusaran Politik: Gema Retorika, Minim Aksi?
Perubahan iklim bukan lagi ancaman masa depan, melainkan krisis yang sudah di depan mata. Isu ini telah merangsek masuk ke setiap meja perundingan global dan debat politik domestik, menjadi agenda sentral yang tak terhindarkan. Namun, seringkali kita terjebak dalam dilema antara retorika yang berapi-api dan aksi nyata yang masih jauh dari harapan.
Di panggung internasional, para pemimpin berkomitmen pada target emisi ambisius, menjanjikan transisi energi hijau, dan menyerukan solidaritas global. Narasi "green economy" dan "sustainable development" menjadi mantra yang populer, menghiasi pidato-pidato dan dokumen kebijakan. Retorika ini penting untuk membangun kesadaran dan momentum politik, menciptakan gambaran optimis tentang masa depan yang berkelanjutan.
Sayangnya, ketika turun ke ranah implementasi, komitmen tersebut seringkali melambat atau bahkan menguap. Kepentingan ekonomi jangka pendek, lobi industri fosil, serta siklus politik yang berfokus pada elektabilitas, kerap menjadi penghalang. Kebijakan konkret seperti regulasi ketat, insentif energi terbarukan yang memadai, atau reformasi subsidi energi kotor, masih bergerak lambat di tengah tarik-ulur kepentingan.
Kesenjangan antara janji dan realisasi ini menciptakan defisit kepercayaan publik dan memperparah dampak perubahan iklim. Banjir, kekeringan, gelombang panas ekstrem menjadi pengingat pahit bahwa alam tidak menunggu birokrasi atau tarik-ulur politik.
Sudah saatnya politik iklim melampaui sekadar kata-kata. Dibutuhkan keberanian politik untuk mengambil keputusan sulit, mengalokasikan sumber daya secara signifikan, dan menerapkan kebijakan yang konsisten, meskipun berisiko impopuler di awal. Masa depan planet ini bukan hanya janji kampanye, melainkan tanggung jawab kolektif yang menuntut aksi nyata dan mendesak.