Ketika Pendidikan Tak Aman: Mengungkap Akar Sosial Budaya Kekerasan Seksual
Lingkungan pendidikan seharusnya menjadi tempat aman untuk tumbuh dan belajar. Namun, ironisnya, ia kerap menjadi panggung terjadinya kekerasan seksual. Fenomena ini bukan sekadar tindakan individual, melainkan berakar kuat pada faktor sosial budaya yang kompleks.
Salah satu pemicu utama adalah kuatnya budaya patriarki dan pandangan gender yang timpang. Konsep maskulinitas toksik yang menganggap pria berhak mengontrol atau mendominasi perempuan, seringkali berujung pada tindakan kekerasan. Ditambah lagi, adanya hierarki kekuasaan—antara pendidik-peserta didik, senior-junior, atau bahkan antarpeserta didik—mempermudah pelaku memanfaatkan posisi superiornya untuk melancarkan aksinya.
Stigma sosial dan kecenderungan menyalahkan korban (victim blaming) turut memperparah keadaan. Korban seringkali takut melapor karena khawatir akan dihakimi, tidak dipercaya, atau bahkan dikeluarkan. Ini menciptakan ‘budaya diam’ yang melindungi pelaku dan memberikan rasa impunitas, seolah tindakan mereka dapat ditoleransi atau dianggap ‘biasa’.
Selain itu, minimnya pendidikan seksualitas yang komprehensif juga menjadi celah. Banyak individu, baik pelaku maupun korban, kurang memahami konsep dasar persetujuan (consent), batasan pribadi, dan dampak traumatis kekerasan seksual. Kurangnya pemahaman ini membuat batas antara interaksi normal dan pelecehan menjadi kabur, bahkan di kalangan civitas akademika.
Mengatasi kekerasan seksual di lingkungan pendidikan memerlukan pendekatan holistik. Bukan hanya penegakan hukum, tetapi juga perubahan pola pikir sosial budaya, pendidikan yang berkelanjutan tentang kesetaraan gender dan hak asasi, serta penciptaan mekanisme pelaporan yang aman dan terpercaya. Hanya dengan begitu, kita bisa mewujudkan lingkungan pendidikan yang benar-benar aman dan memberdayakan bagi semua.