Seorang Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menekankan pentingnya keseimbangan kekuatan dalam strategi diplomasi nasional Indonesia di tengah dinamika geopolitik global yang semakin kompleks. Menurutnya, kebijakan luar negeri Indonesia harus terus berpegang pada prinsip bebas aktif, namun disertai dengan kemampuan strategis dalam menjaga kepentingan nasional di berbagai forum internasional.
Dalam pernyataannya di Senayan, legislator tersebut menilai bahwa dunia saat ini tengah menghadapi perubahan besar yang memengaruhi tatanan global, seperti kompetisi kekuatan besar antara Amerika Serikat, Tiongkok, dan negara-negara lain. Situasi ini menuntut Indonesia untuk memainkan peran yang cerdas, seimbang, dan berdaulat agar tidak terjebak dalam pusaran kepentingan negara lain.
“Diplomasi kita harus bergerak dengan keseimbangan yang tepat antara kepentingan politik, ekonomi, dan pertahanan. Indonesia tidak boleh hanya menjadi penonton, tetapi juga harus menjadi aktor penting yang membawa suara negara berkembang di panggung dunia,” ujarnya.
Keseimbangan Kekuatan Sebagai Pilar Diplomasi Modern
Anggota DPR tersebut menekankan bahwa konsep balance of power bukan berarti membangun konfrontasi, melainkan menciptakan posisi tawar yang kuat di tengah persaingan global. Dengan memanfaatkan potensi ekonomi, sumber daya alam, serta kekuatan budaya, Indonesia dapat memainkan peran sebagai penengah (bridge builder) antara berbagai blok kekuatan dunia.
Ia menambahkan, dalam konteks politik luar negeri, Indonesia perlu memperkuat aliansi strategis yang didasarkan pada kepentingan nasional, bukan tekanan eksternal. “Kita harus memiliki arah yang jelas: siapa mitra strategis kita, di mana posisi kita berdiri, dan bagaimana menjaga agar kebijakan luar negeri tetap selaras dengan kepentingan rakyat,” tegasnya.
Diplomasi Ekonomi dan Pertahanan Harus Berjalan Seimbang
Selain diplomasi politik, keseimbangan kekuatan juga perlu diterapkan dalam bidang ekonomi dan pertahanan. Legislator tersebut menyoroti pentingnya diplomasi ekonomi sebagai motor penggerak pembangunan nasional, khususnya dalam menarik investasi, memperluas pasar ekspor, dan memperkuat daya saing produk lokal.
“Diplomasi ekonomi harus menjadi ujung tombak dalam menjaga stabilitas nasional. Dengan kerja sama internasional yang saling menguntungkan, kita dapat menciptakan pertumbuhan ekonomi yang inklusif,” jelasnya.
Di sisi lain, kekuatan pertahanan juga perlu diperkuat agar diplomasi Indonesia memiliki landasan yang kokoh. Menurutnya, kemampuan militer yang tangguh akan menjadi faktor penentu dalam menjaga kedaulatan serta memastikan posisi tawar Indonesia di kawasan Indo-Pasifik.
“Diplomasi tanpa kekuatan pertahanan ibarat perahu tanpa jangkar. Kita butuh pertahanan yang kuat, bukan untuk agresi, tapi untuk menjaga kemandirian dalam setiap keputusan strategis,” tambahnya.
Kolaborasi Antar-Lembaga dan Peningkatan Kapasitas Diplomatik
Dalam era globalisasi yang serba cepat, koordinasi antar-lembaga menjadi faktor penting untuk menjaga konsistensi kebijakan luar negeri. Anggota DPR itu menilai, sinergi antara Kementerian Luar Negeri, Kementerian Pertahanan, Kementerian Perdagangan, serta lembaga ekonomi strategis lainnya harus diperkuat agar strategi diplomasi nasional lebih terarah dan efektif.
“Tidak boleh ada ego sektoral dalam urusan diplomasi. Semua lembaga negara harus memiliki visi yang sama untuk memperjuangkan kepentingan nasional di kancah global,” ujarnya.
Selain itu, penguatan kapasitas diplomatik sumber daya manusia juga menjadi perhatian. Para diplomat Indonesia perlu dibekali dengan keahlian analisis geopolitik, negosiasi internasional, hingga pemahaman terhadap isu-isu global seperti perubahan iklim, ekonomi digital, dan ketahanan energi.
Menjaga Citra Indonesia Sebagai Negara Damai dan Berdaulat
Sebagai negara dengan populasi besar dan posisi strategis di kawasan Asia Tenggara, Indonesia memiliki tanggung jawab moral untuk menjaga perdamaian dunia. Legislator tersebut menegaskan bahwa keseimbangan kekuatan dalam diplomasi nasional bukan hanya untuk kepentingan domestik, tetapi juga untuk memperkuat peran Indonesia sebagai juru damai yang dihormati dunia.
“Indonesia telah lama dikenal sebagai negara yang menjunjung tinggi prinsip non-blok dan perdamaian. Nilai itu harus terus kita pertahankan, sambil memastikan kepentingan nasional tetap menjadi prioritas utama,” tutupnya.
Kesimpulan
Keseimbangan kekuatan dalam diplomasi nasional menjadi elemen kunci bagi Indonesia untuk tetap berdaulat dan berperan aktif di tengah arus perubahan global. Dengan perpaduan antara kekuatan politik, ekonomi, dan pertahanan yang selaras, Indonesia dapat terus menjaga stabilitas nasional sekaligus memperkuat posisinya di dunia internasional.
