Mimbar Ilmu atau Mimbar Ideologi? Jejak Politik di Pendidikan
Dunia pendidikan seringkali dipandang sebagai menara gading yang sakral, tempat di mana ilmu pengetahuan disemai dan nalar diasah, jauh dari hiruk-pikuk intrik kekuasaan. Namun, tak dapat dimungkiri, jejak politik selalu mengiringi langkahnya. Pertanyaannya, apakah jejak ini sekadar keniscayaan netral atau telah bergeser menjadi alat terpolitisasi?
Politik meresap ke dalam pendidikan melalui berbagai saluran: kebijakan anggaran, kurikulum nasional, hingga rekrutmen pengajar. Pendidikan adalah investasi jangka panjang suatu bangsa, alat untuk membentuk identitas, nilai, dan arah pembangunan. Oleh karena itu, setiap rezim atau kekuatan politik memiliki kepentingan untuk "mengarahkan" sistem ini agar sejalan dengan visinya.
Pendidikan yang netral idealnya berfokus pada pengembangan nalar kritis, kebebasan berpikir, dan penyampaian informasi objektif, membekali siswa dengan kemampuan menganalisis berbagai perspektif. Tujuannya adalah mencerdaskan dan membebaskan, agar individu mampu membentuk pandangan dan keputusan sendiri.
Namun, garis tipis ini seringkali terlampaui. Ketika pendidikan dijadikan alat indoktrinasi ideologi tertentu, membatasi ruang diskusi, menyensor sejarah, atau bahkan menekan kebebasan akademik, ia telah terpolitisasi. Tujuannya bukan lagi mencerdaskan, melainkan membentuk kepatuhan atau loyalitas pada satu kelompok atau pandangan. Dampaknya fatal: melahirkan generasi yang kurang kritis, mudah digiring, dan kehilangan esensi kemandirian berpikir.
Tantangan terbesar adalah menjaga agar dunia pendidikan tetap menjadi ruang mimbar ilmu yang membebaskan, bukan mimbar ideologi yang membelenggu. Diperlukan kewaspadaan kolektif dari semua pihak—pemerintah, pendidik, orang tua, dan masyarakat—untuk memastikan pendidikan menghasilkan warga negara yang kritis, mandiri, dan berakal sehat, bukan sekadar pion dalam permainan politik.