Kursi Parlemen Tak Seimbang: Menyoroti Jurang Gender dalam Representasi Politik
Meskipun kita hidup di era yang semakin maju, ketimpangan gender dalam representasi politik di parlemen masih menjadi isu global yang nyata. Angka partisipasi perempuan sebagai anggota legislatif seringkali jauh di bawah proporsi populasi mereka, menciptakan "jurang gender" yang signifikan dalam pembuatan kebijakan.
Fenomena ini bukan sekadar statistik, melainkan cerminan dari kurangnya keberagaman perspektif dalam ruang pengambilan keputusan. Tanpa suara perempuan yang setara, kebutuhan, pengalaman, dan prioritas separuh populasi berisiko terabaikan. Kebijakan yang dihasilkan mungkin tidak responsif gender, gagal mengatasi isu-isu krusial seperti kekerasan berbasis gender, kesetaraan upah, atau akses layanan kesehatan reproduksi yang memadai.
Berbagai faktor berkontribusi pada jurang ini. Mulai dari norma sosial dan budaya patriarki yang membatasi peran perempuan di ranah publik, hambatan ekonomi, kurangnya dukungan partai politik, hingga diskriminasi sistemik dalam proses pencalonan dan kampanye. Lingkungan politik yang didominasi laki-laki juga seringkali kurang inklusif dan suportif bagi perempuan.
Meningkatkan representasi perempuan di parlemen bukan hanya tentang keadilan gender, tetapi juga tentang memperkuat demokrasi. Sebuah parlemen yang benar-benar representatif akan menghasilkan kebijakan yang lebih inklusif, efektif, dan mencerminkan kebutuhan seluruh warganya. Diperlukan upaya kolektif dari pemerintah, partai politik, masyarakat sipil, dan individu untuk meruntuhkan hambatan, mendorong kuota afirmatif, dan membuka lebih banyak pintu bagi perempuan untuk memimpin dan bersuara di panggung politik. Hanya dengan begitu, kursi parlemen dapat benar-benar merepresentasikan keberagaman masyarakatnya.
