Energi Baru Terbarukan: Komitmen Nyata atau Sekadar Narasi Politik?
Dunia bergejolak mencari solusi energi berkelanjutan. Di tengah krisis iklim dan urgensi transisi energi, Energi Baru dan Terbarukan (EBT) muncul sebagai pilar utama. Namun, bagaimana posisi politik kebijakan EBT di Indonesia: sebuah komitmen serius atau hanya wacana yang belum terwujud?
Secara politis, Indonesia telah menunjukkan sinyal positif. Berbagai target bauran energi EBT, ratifikasi perjanjian iklim global, dan beberapa regulasi pendukung telah diterbitkan. Ini mengindikasikan niat pemerintah untuk beralih dari energi fosil yang dominan. Ada kesadaran bahwa EBT bukan hanya soal lingkungan, tetapi juga ketahanan energi dan potensi ekonomi baru.
Namun, realitas implementasi seringkali berbicara lain. Progres bauran energi EBT di Indonesia masih tergolong lambat dibandingkan target yang ambisius. Ketergantungan kuat pada energi fosil, tantangan pendanaan yang kompleks, serta birokrasi yang panjang masih menjadi ganjalan. Seringkali, ambisi di atas kertas belum sejalan dengan eksekusi di lapangan. Insentif investasi yang kurang menarik dan harga beli EBT yang belum kompetitif menjadi batu sandungan utama.
Situasi ini bukanlah hitam-putih. Ini adalah pergulatan antara kepentingan ekonomi jangka pendek yang masih mengandalkan subsidi fosil dengan visi keberlanjutan jangka panjang. Diperlukan political will yang lebih kuat, bukan hanya dari satu kementerian, tetapi seluruh spektrum pemerintahan, untuk menyelaraskan kebijakan dan anggaran demi percepatan EBT.
Untuk mengubah wacana menjadi komitmen nyata, perlu langkah konkret: regulasi yang konsisten dan menarik investor, skema pendanaan inovatif, serta sinkronisasi kebijakan lintas sektor. Tanpa itu, EBT hanya akan menjadi slogan indah yang sering digaungkan, namun tanpa daya untuk benar-benar menerangi masa depan energi Indonesia.
