Kesehatan Mental di Panggung Politik: Prioritas Sejati atau Sekadar Janji?
Kesehatan mental, yang dulunya sering terpinggirkan dan diselimuti stigma, kini mulai merangkak naik ke panggung kebijakan dan diskusi publik. Pandemi COVID-19 menjadi katalisator, membuka mata publik dan pembuat kebijakan terhadap rapuhnya kondisi mental masyarakat. Pertanyaannya, apakah isu ini benar-benar telah menjadi prioritas nasional yang kokoh, atau masih sebatas wacana manis?
Secara global, kesadaran akan pentingnya kesehatan mental telah meningkat. Beberapa negara mulai menggeser fokus, menyadari bahwa kesehatan mental adalah investasi, bukan beban. Di Indonesia sendiri, munculnya regulasi baru dan alokasi anggaran awal, meskipun masih terbatas, menunjukkan adanya langkah maju. Politik kesehatan mental tidak lagi menjadi bisikan di lorong-lorong, melainkan topik yang mulai dibahas di forum-forum pemerintahan dan legislatif.
Namun, jalan menuju prioritas sejati masih panjang. Stigma masih membayangi, membuat banyak individu enggan mencari bantuan. Akses layanan berkualitas, terutama di daerah terpencil dan perdesaan, sangat terbatas. Pendanaan yang belum memadai serta integrasi layanan kesehatan mental ke sistem kesehatan primer yang masih parsial menjadi tantangan besar. Seringkali, politik kesehatan mental masih kalah bersaing dengan isu-isu ekonomi atau infrastruktur yang dianggap lebih "seksi" secara elektoral.
Mewujudkan kesehatan mental sebagai prioritas negara memerlukan komitmen politik yang lebih dari sekadar retorika. Ini membutuhkan integrasi menyeluruh dalam setiap lini kebijakan, peningkatan anggaran yang signifikan dan berkelanjutan, edukasi masif untuk memerangi stigma, serta ketersediaan tenaga profesional yang merata. Ini bukan hanya tentang memenuhi janji, melainkan investasi krusial bagi produktivitas, kesejahteraan sosial, dan fondasi masa depan bangsa yang lebih kuat. Saatnya kesehatan mental bukan lagi pilihan, melainkan keharusan dalam agenda pembangunan negara.