Politik Transaksi: Senja Etika di Ranah Kekuasaan
Dalam lanskap politik modern, fenomena "politik transaksional" semakin mendominasi. Ini bukan sekadar strategi, melainkan cermin kemunduran etika berpolitik yang mengkhawatirkan, mengikis fondasi kepercayaan publik dan integritas sistem demokrasi.
Politik transaksional dapat diartikan sebagai pendekatan di mana interaksi dan keputusan politik didasarkan pada pertukaran kepentingan atau "quid pro quo". Tujuannya bukan lagi pada perumusan kebijakan yang visioner atau pengabdian murni demi kemaslahatan publik, melainkan bergeser pada pencapaian keuntungan jangka pendek, baik bagi individu, kelompok, maupun partai. Janji politik menjadi alat tawar, dukungan suara menjadi komoditas, dan jabatan publik dianggap sebagai hadiah dari sebuah kesepakatan.
Ketika politik menjadi ajang transaksi, nilai-nilai luhur seperti integritas, transparansi, dan akuntabilitas mulai tergerus. Etika berpolitik yang seharusnya menjadi kompas, kini dianggap sekadar negosiasi. Kebijakan publik yang semestinya dirancang berdasarkan kebutuhan rakyat, rentan menjadi alat tukar atau komoditas politik. Akibatnya, kepercayaan publik terhadap institusi politik merosot tajam, membuka pintu bagi praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme yang semakin massif.
Politik transaksional, pada akhirnya, bukan hanya merusak moral para pelaku, tetapi juga mengikis fondasi demokrasi dan tata kelola pemerintahan yang baik. Mengembalikan etika sebagai inti dari setiap gerak politik bukanlah pilihan, melainkan keharusan mutlak demi masa depan bangsa yang lebih berintegritas dan berkeadilan.
