Transportasi Publik: Jantung Kota, Dompet Siapa?
Transportasi publik adalah urat nadi kehidupan kota. Ia seharusnya menjadi solusi krusial bagi mobilitas warga, mengurangi kemacetan, polusi, dan kesenjangan akses. Namun, di balik janji-janji manisnya, politik di baliknya seringkali menimbulkan pertanyaan mendasar: apakah proyek-proyek ini sungguh untuk kepentingan seluruh warga, atau justru menjadi panggung bagi kepentingan elite dan proyek mercusuar?
Kepentingan Warga: Pilar Keadilan Sosial
Dari perspektif warga, transportasi publik yang baik adalah hak fundamental. Ini berarti sistem yang terjangkau, andal, aman, dan mencakup semua lapisan masyarakat, terutama mereka yang paling membutuhkan – pekerja harian, pelajar, dan masyarakat berpenghasilan rendah. Proyek yang berorientasi warga fokus pada peningkatan kualitas layanan bus kota, pelebaran cakupan rute, integrasi antarmoda, serta konektivitas "last-mile" yang memudahkan akses dari dan ke rumah. Tujuannya adalah pemerataan mobilitas ekonomi dan sosial, bukan hanya mengurangi kemacetan bagi pengendara mobil pribadi.
Proyek Elite: Prestise dan Spekulasi
Di sisi lain, tidak jarang kita melihat proyek transportasi publik yang megah, berteknologi tinggi, dan menelan anggaran fantastis. Proyek-proyek semacam ini, seperti kereta cepat atau sistem metro bawah tanah yang mahal, kerap dituding lebih mengutamakan prestise politik, peluang kontrak proyek menggiurkan bagi korporasi tertentu, atau bahkan mendorong spekulasi lahan di sekitar stasiun baru yang menguntungkan segelintir pengembang. Fokusnya seringkali pada "ikonik" daripada "fungsionalitas harian" bagi mayoritas warga. Akibatnya, layanan dasar yang vital bagi banyak orang terabaikan, sementara utang negara membengkak.
Menjembatani Dilema: Visi Inklusif atau Panggung Bisnis?
Dilema ini tidak selalu hitam putih. Proyek besar memang bisa membawa manfaat signifikan jika direncanakan dengan matang dan berorientasi pada warga. Kuncinya terletak pada transparansi anggaran, partisipasi publik yang otentik, dan prioritas yang jelas. Apakah proyek tersebut dibangun untuk melayani kebutuhan mendesak jutaan warga atau lebih pada kepentingan segelintir pemangku kepentingan?
Politik transportasi publik seharusnya berpusat pada penciptaan sistem yang adil dan berkelanjutan. Jika ia hanya menjadi ajang pamer kekuasaan atau ladang bisnis bagi elite, maka janji kota yang inklusif akan tetap menjadi angan, sementara warga terus berjuang di tengah kemacetan dan minimnya pilihan mobilitas yang layak. Sudah saatnya kita menuntut agar setiap kebijakan transportasi benar-benar mencerminkan detak jantung kebutuhan seluruh warga kota, bukan hanya gemerlap proyek mercusuar.