Politisasi Data: Racun dalam Pembuatan Kebijakan Publik
Data seharusnya menjadi fondasi objektif dalam merumuskan kebijakan publik yang efektif dan berpihak pada rakyat. Namun, ketika data ditarik ke arena politik, ia kehilangan netralitasnya dan menjadi alat untuk agenda tertentu, bukan lagi panduan untuk kepentingan bersama. Fenomena politisasi data ini adalah racun yang secara perlahan namun pasti merusak integritas dan efektivitas kebijakan publik.
Politisasi data terjadi ketika fakta-fakta dipilih-pilih (cherry-picking), dimanipulasi, ditafsirkan secara menyesatkan, atau bahkan disembunyikan untuk mendukung narasi politik yang sudah ada, terlepas dari kebenaran ilmiahnya. Ini bisa berupa penekanan berlebihan pada statistik yang menguntungkan, pengabaian data yang tidak sesuai, atau reinterpretasi data secara bias untuk membenarkan suatu keputusan.
Dampaknya terhadap kebijakan publik sangat merusak. Kebijakan yang dibangun di atas data yang terpolitisasi akan cacat sejak awal. Keputusan penting yang mempengaruhi jutaan jiwa—mulai dari alokasi anggaran kesehatan, penanganan krisis ekonomi, strategi pendidikan, hingga mitigasi perubahan iklim—menjadi tidak tepat sasaran, boros, dan seringkali kontraproduktif. Ini mengarah pada pemborosan sumber daya, kegagalan program, ketidakadilan, dan yang paling parah, hilangnya kepercayaan publik terhadap pemerintah dan institusi.
Ketika masyarakat melihat bahwa kebijakan didasarkan pada retorika politik daripada bukti yang kuat, partisipasi dan dukungan mereka akan menurun. Akuntabilitas pun tergerus, karena sulit menilai keberhasilan atau kegagalan kebijakan jika data dasarnya sudah bias.
Untuk melindungi integritas kebijakan publik, kita harus senantiasa menuntut transparansi, objektivitas, dan akuntabilitas dalam penggunaan data. Para pembuat kebijakan harus berlandaskan pada bukti yang kuat dan tidak membiarkan agenda politik membajak kebenaran data. Hanya dengan demikian, kebijakan yang lahir akan benar-benar melayani kepentingan publik, bukan sekadar ambisi politik.