Pusaran Kekuasaan dan Kesenjangan: Anatomi Jurang Ekonomi Indonesia
Hubungan antara politik dan kesenjangan ekonomi di Indonesia bukan sekadar kebetulan, melainkan sebuah jalinan kompleks yang saling memperkuat. Politik di sini bukan hanya tentang perebutan kekuasaan, melainkan juga tentang bagaimana kekuasaan itu digunakan untuk membentuk aturan main ekonomi, mendistribusikan sumber daya, dan pada akhirnya, menentukan siapa yang untung dan siapa yang rugi.
Inti permasalahannya terletak pada struktur politik yang rentan terhadap oligarki dan praktik rent-seeking. Kebijakan publik, alokasi sumber daya, hingga regulasi seringkali dibentuk untuk menguntungkan kelompok tertentu yang memiliki kedekatan politik atau kemampuan mempengaruhi keputusan. Misalnya, konsesi lahan besar, proyek infrastruktur, atau lisensi bisnis dapat diberikan kepada entitas yang terafiliasi dengan elit politik, memperkaya segelintir orang sambil meminggirkan masyarakat luas. Korupsi sistemik menjadi pelumas roda ketidakadilan ini, mengalihkan dana yang seharusnya untuk pelayanan publik atau program kesejahteraan ke kantong-kantong pribadi.
Akibatnya, mobilitas sosial menjadi terhambat. Akses terhadap pendidikan berkualitas, layanan kesehatan, dan peluang ekonomi menjadi tidak merata, menciptakan jurang yang semakin dalam antara yang memiliki dan yang tidak. Kesenjangan ekonomi ini kemudian berbalik memengaruhi arena politik. Kelompok kaya dan berkuasa memiliki kapasitas lebih besar untuk membiayai kampanye, melobi kebijakan, dan bahkan membentuk opini publik, memastikan keberlanjutan sistem yang menguntungkan mereka. Ini menciptakan lingkaran setan di mana kekuasaan melahirkan kekayaan, dan kekayaan mempertahankan kekuasaan, mengikis kepercayaan publik dan potensi instabilitas sosial.
Memutus mata rantai ini memerlukan reformasi politik yang mendalam, bukan sekadar kosmetik. Diperlukan penegakan hukum yang tegas, transparansi anggaran dan kebijakan, serta penguatan lembaga anti-korupsi. Yang terpenting, dibutuhkan kebijakan ekonomi yang inklusif dan berpihak pada keadilan sosial, memastikan bahwa pertumbuhan dinikmati oleh semua lapisan masyarakat, bukan hanya segelintir elit. Hanya dengan begitu Indonesia dapat membangun fondasi yang lebih kokoh untuk demokrasi yang sehat dan kesejahteraan yang merata.