Politik Hampa: Korupsi dan Erosi Kepercayaan Rakyat
Politik seharusnya menjadi arena pengabdian, wadah aspirasi, dan jembatan menuju kesejahteraan rakyat. Namun, realitas seringkali pahit. Ketika praktik korupsi merajalela, politik kehilangan esensinya, berubah menjadi ajang perebutan keuntungan pribadi, jauh dari semangat pelayanan publik.
Korupsi dalam pemerintahan adalah pengkhianatan fundamental terhadap mandat rakyat. Dana yang seharusnya dialokasikan untuk pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, atau pengentasan kemiskinan, justru disedot untuk memperkaya segelintir elite. Ini bukan lagi soal kebijakan yang pro-rakyat, melainkan kebijakan yang pro-kantong pribadi, menjadikan suara dan kebutuhan masyarakat tak lebih dari komoditas politik yang bisa diperdagangkan.
Dampak korupsi menjalar luas. Layanan publik merosot, kesenjangan sosial melebar, dan pembangunan mandek. Lebih jauh, ia mengikis kepercayaan publik terhadap institusi negara, memicu sinisme, apatisme, bahkan instabilitas. Ketika warga merasa suara mereka diabaikan dan pajak mereka dicuri, legitimasi pemerintah dipertanyakan, meruntuhkan pilar-pilar demokrasi itu sendiri.
Studi kasus korupsi di pemerintahan menegaskan bahwa politik yang abai terhadap rakyat adalah politik yang cacat. Melawan korupsi bukan hanya tentang penegakan hukum, tetapi juga tentang mengembalikan marwah politik: menjadikannya kembali sebagai alat perjuangan untuk kebaikan bersama, bukan mesin pencetak kekayaan pribadi. Hanya dengan demikian, politik dapat kembali berdenyut dengan denyut nadi rakyat, memenuhi janji dan harapannya.