Ketika Amanah Bergeser: Senyapnya Gema Suara Rakyat
Demokrasi bertumpu pada prinsip perwakilan, di mana wakil rakyat seharusnya menjadi jembatan aspirasi masyarakat. Namun, seringkali kita dihadapkan pada realitas pahit: ketika wakil rakyat, yang seharusnya menjadi penyambung lidah, justru abai terhadap suara yang diwakilinya. Ini bukan sekadar persoalan politik, melainkan krisis kepercayaan yang mengancam fondasi bernegara.
Fenomena ini bukan tanpa sebab. Prioritas yang bergeser dari kepentingan publik ke kepentingan pribadi, golongan, atau partai politik, seringkali menjadi pemicunya. Jauhnya interaksi dengan konstituen setelah pemilu, serta lahirnya kebijakan yang tidak selaras dengan kebutuhan rakyat, adalah manifestasi nyata dari pergeseran amanah ini.
Dampak paling nyata adalah erosi kepercayaan publik. Rakyat merasa tidak didengar, suara mereka dianggap angin lalu, yang berujung pada apatis dan meningkatnya ketidakpuasan. Jika dibiarkan, ini akan melemahkan partisipasi politik dan mengancam stabilitas sosial, bahkan mengikis legitimasi sistem demokrasi itu sendiri.
Untuk mengembalikan roh demokrasi, wakil rakyat harus kembali pada fitrahnya sebagai pelayan masyarakat, bukan sekadar pemegang jabatan. Masyarakat pun harus aktif mengawal dan menuntut akuntabilitas, menjadikan setiap kebijakan sebagai cerminan aspirasi kolektif. Agar gema suara rakyat tak lagi senyap, dan amanah benar-benar terwujud.