Jurang Polarisasi: Akankah Demokrasi Terjebak di Tengahnya?
Polarisasi politik, fenomena ketika masyarakat terpecah belah menjadi kubu-kubu yang saling berlawanan dan sulit berkompromi, kini menjadi ancaman nyata di banyak negara demokratis. Bukan sekadar perbedaan pendapat, ini adalah kondisi di mana identitas politik mengeras, lawan dianggap musuh, dan titik temu semakin sulit ditemukan. Pertanyaan krusial muncul: akankah demokrasi, sebagai sistem yang mengedepankan dialog dan konsensus, menjadi korban?
Pemicunya beragam: mulai dari media sosial yang menciptakan ‘echo chambers’, identitas politik yang semakin menguat, kesenjangan ekonomi, hingga media partisan yang memperdalam jurang perbedaan. Akibatnya, kepercayaan publik terhadap institusi terkikis, musyawarah diganti permusuhan, dan kompromi dianggap pengkhianatan.
Dampak polarisasi terhadap demokrasi sangat merusak. Ia menyebabkan kebuntuan legislatif, melemahkan efektivitas pemerintahan, dan mendelegitimasi lawan politik hingga ke akar-akarnya. Lebih jauh, polarisasi ekstrem dapat membuka ruang bagi ekstremisme, mengikis nilai-nilai toleransi dan pluralisme, bahkan mengancam stabilitas sosial. Demokrasi, yang sejatinya hidup dari perbedaan, justru tercekik olehnya.
Demokrasi memang dirancang untuk menampung perbedaan, namun polarisasi ekstrem dapat melampaui batas toleransi sistem tersebut. Untuk menyelamatkan demokrasi, diperlukan upaya kolektif. Mendorong dialog lintas ideologi, menumbuhkan literasi media yang kritis, memperkuat pendidikan kewarganegaraan, dan menuntut akuntabilitas dari para pemimpin untuk tidak memperkeruh suasana, adalah langkah-langkah vital.
Polarisasi politik adalah ujian berat bagi ketahanan demokrasi. Jika kita gagal menjembatani jurang perbedaan ini, bukan tidak mungkin demokrasi akan kehilangan esensinya, atau bahkan runtuh. Masa depan demokrasi bergantung pada kemampuan kita sebagai warga negara dan pemimpin untuk menemukan titik temu di tengah perbedaan yang ada, sebelum jurang itu terlalu dalam untuk diseberangi.
