Politik Agraria: Siapa Menang, Siapa Tergusur? Pertarungan di Atas Tanah
Politik agraria bukan sekadar urusan pembagian tanah; ia adalah cerminan kompleksitas kekuasaan, ekonomi, dan nasib jutaan jiwa. Di balik setiap kebijakan pertanahan, ada narasi tentang siapa yang diuntungkan dan siapa yang harus berkorban, menciptakan arena pertarungan yang tak pernah usai.
Yang Diuntungkan: Raksasa dan Elit Kekuasaan
Di satu sisi, kita melihat korporasi raksasa—baik di sektor perkebunan, pertambangan, properti, maupun infrastruktur—menjadi pemain utama yang meraup keuntungan. Dengan modal besar dan lobi politik yang kuat, mereka seringkali mendapatkan konsesi lahan luas dari pemerintah. Tanah yang dulunya dikelola masyarakat atau hutan adat, kini beralih fungsi menjadi perkebunan monokultur, lokasi tambang, atau kawasan industri. Keuntungan finansial yang masif, ekspansi ekonomi, dan pertumbuhan GDP seringkali menjadi justifikasi atas kebijakan ini. Tak jarang, elite ekonomi dan politik yang memiliki kedekatan dengan korporasi ini turut merasakan limpahan keuntungan, baik melalui kepemilikan saham, proyek-proyek terkait, maupun jaringan bisnis yang saling menguntungkan.
Yang Dikorbankan: Rakyat Kecil dan Alam Raya
Namun, di sisi lain, ada pihak-pihak yang harus menanggung beban paling berat. Petani kecil, masyarakat adat, dan buruh tani adalah kelompok yang paling rentan tergusur. Mereka kehilangan hak atas tanah ulayat atau lahan garapan turun-temurun, sumber penghidupan utama mereka. Penggusuran seringkali terjadi tanpa kompensasi yang layak, meninggalkan mereka dalam kemiskinan dan keterasingan. Identitas budaya masyarakat adat yang terikat erat dengan tanah juga ikut terenggut.
Selain manusia, lingkungan hidup juga menjadi korban. Konversi lahan skala besar, deforestasi, dan eksploitasi sumber daya alam menyebabkan kerusakan ekologis parah seperti banjir, tanah longsor, hilangnya keanekaragaman hayati, dan polusi. Ini pada gilirannya memperburuk kondisi hidup masyarakat yang bergantung pada alam.
Mencari Keadilan di Atas Tanah
Politik agraria adalah tentang alokasi sumber daya yang terbatas, namun seringkali dijalankan dengan mengabaikan prinsip keadilan dan keberlanjutan. Pertarungan di atas tanah ini akan terus berlanjut selama ketimpangan struktural masih terjadi. Keadilan agraria yang sejati menuntut pengakuan hak-hak rakyat kecil, perlindungan lingkungan, dan kebijakan yang berpihak pada kesejahteraan bersama, bukan hanya segelintir pihak.