Warisan Budaya: Mahkota Identitas, Alat Kekuasaan
Politik kebudayaan adalah arena kompleks di mana nilai-nilai, praktik, dan warisan budaya tidak hanya merefleksikan identitas, tetapi juga menjadi instrumen kekuasaan. Ketika warisan budaya – mulai dari situs bersejarah, seni tradisional, hingga ritual adat – bertransformasi menjadi komoditas politik, esensi dan makna intrinsiknya seringkali terancam.
Fenomena ini terjadi saat negara atau kelompok kepentingan memanfaatkan warisan budaya untuk membangun narasi identitas nasional yang seragam, menarik wisatawan demi keuntungan ekonomi, meningkatkan citra di pancaindera internasional (soft power), atau bahkan melegitimasi suatu rezim. Warisan yang seharusnya menjadi jembatan ke masa lalu dan pemersatu masyarakat, justru direduksi menjadi alat promosi atau propaganda.
Konsekuensinya beragam dan mendalam. Otentisitas warisan budaya bisa terkikis, maknanya terdistorsi, dan kepemilikan kolektifnya diambil alih oleh kepentingan sempit. Komunitas adat atau kelompok minoritas, yang merupakan penjaga asli warisan tersebut, sering terpinggirkan, narasi mereka dibungkam, dan bahkan hak atas interpretasi budaya mereka dirampas. Warisan yang seharusnya inklusif bisa menjadi eksklusif, digunakan untuk membedakan "kita" dari "mereka", memicu konflik daripada harmoni.
Maka, tantangan politik kebudayaan adalah bagaimana menjaga integritas dan kemurnian warisan budaya dari politisasi yang berlebihan dan komodifikasi yang merusak. Diperlukan kesadaran kolektif dan pendekatan etis yang mengedepankan partisipasi masyarakat adat dan lokal, memastikan bahwa warisan budaya tetap menjadi sumber inspirasi, jati diri, dan memori kolektif yang otentik, bukan sekadar bidak dalam permainan kekuasaan.