Kesetaraan yang Pincang: Mengapa Suara Disabilitas Masih di Tepi Arena Politik?
Politik kesetaraan adalah pilar demokrasi yang menjanjikan hak dan kesempatan yang sama bagi semua warga negara. Namun, di balik retorika ideal ini, ada realitas yang seringkali pincang: isu disabilitas kerap terabaikan, membuat jutaan individu dengan disabilitas terpinggirkan dari panggung kebijakan dan pembangunan.
Mengapa kelompok ini masih luput dari perhatian serius? Pertama, minimnya pemahaman politisi dan pembuat kebijakan tentang keragaman disabilitas dan tantangan kompleks yang mereka hadapi. Isu ini sering dipersepsikan sebagai "masalah amal" atau "beban sosial," bukan sebagai isu hak asasi manusia yang fundamental dan bagian integral dari agenda pembangunan. Kedua, representasi politik penyandang disabilitas yang sangat minim menyebabkan suara dan perspektif mereka sulit menembus ruang-ruang pengambilan keputusan.
Akibatnya, kebijakan publik seringkali tidak inklusif. Infrastruktur yang tidak aksesibel, sistem pendidikan yang belum sepenuhnya ramah disabilitas, dan keterbatasan akses terhadap lapangan kerja adalah bukti nyata kelalaian ini. Ini bukan hanya masalah keadilan, melainkan juga kerugian besar bagi potensi ekonomi dan sosial bangsa. Sebuah negara tidak akan mencapai potensi maksimalnya jika sebagian warganya terus-menerus disisihkan.
Untuk mewujudkan politik kesetaraan yang sejati, diperlukan perubahan paradigma. Kita harus beralih dari model belas kasihan ke model hak asasi manusia, di mana penyandang disabilitas diakui sebagai subjek hukum dengan hak penuh untuk berpartisipasi. Ini menuntut edukasi yang masif bagi pembuat kebijakan, pelibatan aktif penyandang disabilitas dalam setiap tahap perumusan kebijakan, penegakan hukum yang kuat, serta alokasi anggaran yang memadai untuk memastikan aksesibilitas dan inklusi di semua sektor.
Kesetaraan sejati adalah saat tidak ada satu pun suara yang terabaikan. Isu disabilitas bukan sekadar isu minoritas, melainkan barometer kematangan sebuah demokrasi. Saatnya politik Indonesia benar-benar tanpa batas, merangkul semua, dan memastikan setiap warga negara memiliki tempat yang setara di meja perundingan.
